Home        Berita        Sumsel Maju

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Sekaligus Ketua Umum DPP Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) H. Nasrun Umar membuka Rapat Kerja Nasional Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakornas Forsesdasi tahun 2020, di Gedung Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (30/9).

 

H. Nasrun Umar menyebut Rakernas Forsesdasi semestinya telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 Maret 2020 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, karena situasi  pandemi Covid-19, pelaksanaan acara tersebut ditunda.

 

"Mengingat situasi dan kondisi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk menggelar pertemuan yang dihadiri peserta dalam jumlah yang besar, maka Rakernas Forsesdasi 2020 dilaksanakan secara virtual,” tuturnya.

 

Melalui Rakornas Forsesdasi yang mengusung tema  “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Indonesia Maju", Nasrun Umar berharap para penyelenggara kebijakan publik tetap dapat “PRIMA” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam masa pandemi Covid 19. 

 

Dalam kesempatan yang sama Nasrun Umar juga menekankan prinsip-prinsip antara lain, adil (fairness) kesamaan hak dalam pelayanan, partisipasi peran serta masyarakat, akuntabilitas dan responsif terhadap publik. Transparasi terbuka untuk di akses publik, berdaya guna mengutamakan kepentingan umum, serta aksesbilitas  mudah di akses.

 

“Aspeknya antara lain Kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana. Sistem informasi pelayanan publik, Konsultasi, Pengaduan, Inovasi. Sehingga Hasil kerja, prinsip dan aspek inilah menjadi indikator penilaian terhadap kinerja pelayanan kami sebagai penyelenggara,” pungkasnya. 

 

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menyampaikan apresiasinya pada seluruh Sekretaris Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah berperan dalam mengawal implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

 

“Terutama dalam melakukan refocusing, dalam melakukan monitoring maupun realisasi anggaran. Dan diharapkan mampu memberikan value atau nilai tambah terhadap belanja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah,” kata Hudori.

 

Hudori menambahkan, Kemendagri mendorong Pemda agar dalam refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 itu difokuskan pada 3 hal, yaitu pencegahan penyebaran Covid-19, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. 

 

“Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, atas dasar itu saya berharap kepada Sekda provinsi, kabupaten/kota ini mudah-mudahan dapat memaksimalkan kinerja dan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada Pemda secara nasional,” imbuh Hudori.

 

Turut hadir secara langsung Sekretaris Menpan RB, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Direktur Eksekutif DPP Forsesdasi. Sementara sisanya sejumlah 451 peserta, terdiri dari Sekda dengan didampingi Inspektorat Daerah, Kepala Biro/Bagian Organisasi Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia mengikuti Rakernas tersebut secara virtual. (red)

 

Editor: Karni